Journal of Social and Political
Sciences
ISSN 2615-3718 (Online)
ISSN 2621-5675 (Print)
Published: 19 November 2020
Gender-Based Programs on the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) of West Sulawesi Province 2018-2019 Budget Year
Andi Dian Dwi Epimadya, Nursini, Mardiana E. Fachry
Universitas Hasanuddin, Indonesia
Download Full-Text Pdf
10.31014/aior.1991.03.04.234
Pages: 1016-1026
Keywords: Gender Responsive Budgeting; APBD Analysis
Abstract
Gender-responsive budgeting is an approach to integrate programs in achieving gender equality through budget interventions. This approach should be applied by local governments through the application of a gender perspective to identify processes, resources, and institutional mechanisms. In line with that, this study aims to identify and understand the implementation of gender-responsive budgeting in West Sulawesi Province during the 2018-2019 fiscal year, including amount of budget allocation on gender-responsive program and constraints faced by West Sulawesi Province in formulating policies and programs that are gender-responsive. By using a descriptive-qualitative approach and statistical-descriptive with secondary data collection techniques, this research shows the following findings: (1) The regional regulations that have been enacted to implement gender-responsive budgeting are not yet legalized to all local government agencies or regional work units (SKPD), so that commitment, policies, institutions in the form of working groups and focal points, disaggregated data, and tools do not exist (2) there are many programs to improve and accelerate gender equality, however, budget allocations do not reflect gender-responsive budgeting.
References
Alfeus Matias Liufeto (2019) Anggaran Responsif Gender Pada Apbd Provinsi Nusa Tenggara TIMUR TAHUN 2017-2019 Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 99-110
Arikonto,S. (1996). Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta
Badan Pusat Statistik . diakses April 3, 2020, dari https:/www.bps.go.id
BAPPENAS. (2001). Indikator Gender Untuk Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: BAPPENAS.
Dody Setyawan ¹, Firman Firdausi ², Sugeng Rusmiwari ³ ¹, ², ³ (2018) Policy and planning of responsive gender budgeting model in indoensia. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
Faqih, Mansour, 1997, Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,2012. Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Genderuntuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Republik Indonesia.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,2010. Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Daerah. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Republik Indonesia.
Moleong, L.J (2006) Metode Penelitian Kualitiatif. Bandung : PT. Remaja Swakarya
PUJI ASTUTI in Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol 7, Iss 1, Pp 37-52 Analisis Anggaran Responsif Gender pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013.(2016) (2016-11-01T00:00:00Z)
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juntoPermendagrino 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008.